GUBERNUR SUMATERA SELATAN

ARAHAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PADA ACARA

KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI II DPR RI

DALAM RANGKA MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN TERKAIT TUGAS GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH, KHUSUSNYA DALAM MENJALANKAN PROGRAM DIREKTIF SERTA PROGRAM AGRARIA/PERTANAHAN DAN TATA RUANG

TANGGAL 22 JULI 2026

Bismillahirrohmanirrohim,

Assalamu’alaikum Wr. Wb,

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat:

• Pimpinan dan Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
• Menteri Dalam Negeri atau yang mewakili;
• Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional atau yang mewakili;
• Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau yang mewakili;
• Forkopimda Provinsi Sumatera Selatan;
• Para Bupati dan Wali Kota se-Sumatera Selatan;
• Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan beserta jajaran;
• Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang;
• Para Kepala Instansi Vertikal, Kepala Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan, Kepala BUMD, akademisi, tokoh masyarakat, serta seluruh undangan yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat hadir pada kegiatan Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan terkait tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, Khususnya dalam Menjalankan Program Direktif serta Program Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang.

Atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan seluruh masyarakat Sumatera Selatan, kami mengucapkan selamat datang kepada Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi II DPR RI di Bumi Sriwijaya. Kehadiran Bapak dan Ibu merupakan suatu kehormatan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan beserta seluruh masyarakat Sumatera Selatan.

Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI sekaligus wujud sinergi antara Pemerintah Pusat, DPR RI, dan Pemerintah Daerah dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kami meyakini bahwa keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan di tingkat pusat, tetapi juga oleh efektivitas implementasinya di daerah.

Hadirin yang saya hormati,

Provinsi Sumatera Selatan memiliki potensi sumber daya alam, didukung sektor pertanian dan perkebunan, energi, industri serta perdagangan dan jasa yang terus berkembang. Posisi geografis yang didukung infrastruktur dan konektivitas yang semakin baik menjadikan Sumatera Selatan sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan Sumatera sekaligus berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan dan ketahanan energi nasional.

Sebagai Gambaran di wilayah Sumatera Selatan beberapa capaian Indikator Makro dapat kami sampaikan antara lain:

Pada tahun 2025 (C-on-C) Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan sebesar 5,35% meningkat dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 5,03 persen. Dari sisi produksi, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menjadi lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 9,66 persen dan pertambangan menjadi lapangan usaha dengan distribusi tertinggi sebesar 23,99 persen.

Untuk tahun 2026, Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan Tw I-2026 (y-on-y) sebesar 5,34% dengan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menjadi lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 12,32 persen.

Pertumbuhan tersebut diikuti semakin membaiknya kualitas pembangunan, ditandai antara lain dengan :

1. Penurunan persentase penduduk miskin pada tahun 2025 menjadi sebesar 9,85 persen atau turun sebesar 1,12 poin atau 10,21 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 10,97 persen pada 2024
2. Penurunan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2025 menjadi sebesar 3,59 persen atau turun sebesar 0,27 poin atau sekitar 6,99 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3,86 persen pada 2024
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 mencapai angka 74,76, menunjukkan peningkatan sebesar 0,92 poin atau 1,25 persen dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024 sebesar 73,84

Berbagai capaian tersebut juga memperoleh pengakuan di tingkat nasional. Pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berhasil meraih:

1. Penghargaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Berkinerja Terbaik Kawasan Sumatera,
2. Penghargaan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Terbaik Kawasan Sumatera, serta
3. Penghargaan Provinsi Terbaik Kategori Fiskal Sedang dalam Penurunan Ketimpangan Kesejahteraan dari Kementerian Dalam Negeri.

Penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah.

Berbagai capaian tersebut menjadi modal penting dalam mewujudkan visi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan, yaitu "Sumatera Selatan Maju Terus untuk Semua", yang selaras dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Sehingga pembangunan daerah mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Hadirin yang saya hormati,

Sebagai Gubernur Sumatera Selatan, kami mengemban amanah sebagai Kepala Daerah sekaligus Wakil Pemerintah Pusat di daerah. Amanah tersebut kami laksanakan melalui pembinaan, pengawasan, koordinasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan pada 17 kabupaten/kota, sehingga berbagai kebijakan nasional dapat diimplementasikan secara selaras, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Pusat telah menetapkan berbagai program prioritas dan program direktif yang memerlukan dukungan penuh pemerintah daerah. Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, kami memastikan berbagai kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif melalui pembinaan, koordinasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pemerintah kabupaten/kota.

Pendekatan yang kami lakukan tidak hanya menitikberatkan pada aspek kepatuhan administrasi, tetapi juga memastikan bahwa implementasi kebijakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, mempercepat investasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam menjalankan fungsi tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan senantiasa membangun sinergi yang erat dengan kementerian/lembaga, pemerintah kabupaten/kota, Forkopimda, serta seluruh pemangku kepentingan.

Hadirin sekalian yang berbahagia,

Jika dilihat dari deskripsi karakteristik wilayah Provinsi Sumatera Selatan maka dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya dan kawasan lindung. Hingga tahun 2015, luas kawasan budidaya sebesar 7.779.146,89 Ha atau 84,93% sedangkan luas kawasan lindung sebesar 1.380.096,11 Ha atau 15,06%.

Dalam penyelenggaraan pembangunan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan senantiasa mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan sebagai pedoman dalam mengarahkan pemanfaatan ruang, pengendalian pembangunan, serta sinkronisasi pembangunan antarwilayah dan antar sektor.

Arah kebijakan penataan ruang difokuskan pada pengembangan struktur ruang dan pola ruang yang saling mendukung dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta kelestarian lingkungan.

Dengan struktur ruang yang semakin terintegrasi, diharapkan mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta aktivitas investasi dapat berlangsung lebih efisien dan mampu mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.

Sementara itu, kebijakan pengembangan pola ruang diarahkan pada terwujudnya keseimbangan antara kawasan lindung dan kawasan budi daya. Pendekatan ini dilakukan agar pertumbuhan ekonomi dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Tata ruang tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi menjadi instrumen utama dalam mengarahkan pembangunan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Hadirin yang saya hormati,

Dalam bidang agraria dan tata ruang, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus memperkuat sinergi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat penyusunan dan penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). RDTR menjadi dasar kepastian pemanfaatan ruang, percepatan pelayanan perizinan serta memberikan kepastian bagi investor dalam melaksanakan kegiatan usaha.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Reforma Agraria sebagai bagian upaya menciptakan pemerataan penguasaan dan pemanfaatan tanah, sekaligus mengurangi potensi konflik pertanahan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Sumatera juga mendukung percepatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, khususnya dalam mendukung pelaksanaan Proyek Strategis Nasional maupun pembangunan infrastruktur daerah dan berkomitmen memfasilitasi proses pengadaan tanah secara transparan, akuntabel, serta tetap memperhatikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak masyarakat.

Pengendalian alih fungsi lahan terus diperkuat agar pembangunan kawasan permukiman, industri, dan infrastruktur tetap berjalan selaras dengan upaya menjaga ketahanan pangan mengingat Sumatera Selatan merupakan salah satu daerah penyangga produksi pangan nasional.

Di bidang pelayanan pertanahan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendukung transformasi digital yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan administrasi pertanahan serta meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah sekaligus mendukung iklim investasi semakin kondusif.

Bapak, Ibu yang kami hormati,

Kami menyadari masih terdapat sejumlah pekerjaan yang perlu terus diselesaikan bersama, antara lain percepatan penyusunan RDTR, peningkatan kualitas data spasial yang terintegrasi, penyelesaian konflik agraria yang bersifat lintas sektor, serta penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Oleh karena itu, kami berharap dukungan Komisi II DPR RI bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, baik melalui penyempurnaan regulasi, penguatan kelembagaan, percepatan penyelesaian berbagai persoalan agraria dan tata ruang.

Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI yang kami hormati,

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian, dukungan, dan komitmen Komisi II DPR RI dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan daerah. Semoga kunjungan kerja ini menghasilkan berbagai rekomendasi konstruktif bagi penyempurnaan kebijakan nasional maupun daerah, sehingga tata kelola pemerintahan semakin baik, pelayanan publik semakin berkualitas, investasi semakin meningkat, dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan terus mengalami kemajuan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen untuk terus menjalankan amanah sebagai Wakil Pemerintah Pusat secara profesional, akuntabel, dan kolaboratif, sehingga setiap kebijakan nasional dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung terwujudnya Sumatera Selatan yang maju, berdaya saing, dan sejahtera.

Kami optimistis bahwa sinergi yang semakin erat antara Pemerintah Pusat, DPR RI, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta seluruh pemangku kepentingan akan menjadi fondasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik serta mendukung percepatan pembangunan nasional.

Selamat melaksanakan kunjungan kerja. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk, kekuatan, dan keberkahan kepada kita semua dalam mengemban amanah untuk membangun bangsa dan negara.

Terima kasih,

Wabillahi taufik wal hidayah,

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU