Herman Deru Pastikan Gaji ASN dan PPPK di Sumsel Aman, Belum Ada Daerah Laporkan Kendala Fiskal - Sripoku.com

SRIPOKU.COM, PALEMBANG– Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru memastikan pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di seluruh wilayah Sumsel hingga saat ini masih berjalan aman. Menurut Herman Deru, Pemerintah Provinsi Sumsel belum menerima laporan dari pemerintah kabupaten maupun kota terkait kendala pembayaran gaji pegawai akibat tekanan fiskal daerah. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul adanya pernyataan Menteri Keuangan yang menyebut sekitar 490 pemerintah daerah di Indonesia mengalami tekanan fiskal dan berpotensi mengalami kesulitan membayar gaji ASN sehingga pemerintah pusat menyiapkan kemungkinan tambahan dana. "Kalau untuk gaji, take home pay ASN maupun PPPK di Sumsel selalu menjadi prioritas. Dari awal saya sudah sering mengingatkan kabupaten dan kota agar memprioritaskan take home pay pegawai, baik PNS, PPPK maupun tenaga honorer yang telah diangkat menjadi PPPK," kata Herman Deru di Griya Agung, Senin (3/8/2026). Herman Deru menegaskan pembayaran gaji pegawai merupakan hak yang harus dipenuhi tepat waktu karena berkaitan langsung dengan kebutuhan hidup keluarga ASN. Menurutnya, penghasilan pegawai tidak boleh dikurangi, apalagi sampai terlambat dibayarkan. "Itu jangankan tidak dibayar, dikurangi pun tidak boleh. Mereka sudah punya anggaran keluarga masing-masing, untuk biaya sekolah anak, kebutuhan sehari-hari, hingga pemenuhan gizi keluarga. Ini tidak boleh berubah," tegasnya. Ia menjelaskan kondisi pembayaran gaji di Sumsel tetap aman bukan karena kemampuan fiskal daerah yang berlebih, melainkan karena pemerintah daerah sejak awal menjadikan belanja pegawai sebagai prioritas utama dalam penyusunan anggaran. "Bukan aman karena kita punya kemewahan fiskal, tetapi memang sejak awal kita memprioritaskan anggaran untuk itu," ujarnya. Herman Deru mengatakan hingga kini belum ada pemerintah kabupaten maupun kota di Sumsel yang melaporkan kesulitan membayar gaji ASN maupun PPPK. "Untuk gaji PNS, PPPK sampai sekarang saya belum ada laporan yang terkendala. Mudah-mudahan Sumsel tidak termasuk dalam 490 pemda yang disebut mengalami tekanan fiskal itu," katanya. Ia juga menjelaskan bahwa tingginya persentase belanja pegawai terhadap APBD tidak selalu menunjukkan pemborosan. Menurutnya, kondisi tersebut bisa terjadi apabila Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat mengalami penurunan. "Kalau TKD dipotong, otomatis persentase belanja pegawai menjadi naik. Jadi bukan berarti daerah itu boros, tetapi karena nilai TKD yang menjadi dasar perhitungan berkurang," jelasnya. Herman Deru menilai tantangan fiskal yang kini dihadapi pemerintah kabupaten dan kota di Sumsel lebih banyak berkaitan dengan pembiayaan pembangunan infrastruktur.